KLIKINDONESIA [TOUNA/SULTENG] - Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di tanah air semakin menguat akhir-akhir ini. Beragam respon di tengah masyarakat pun muncul.

Hari alias Mas Har (32) warga Tombo Ampana, Kelurahan Uentanaga Bawah, Kabupaten Tojo Una-Una mengatakan bahwa pada dasarnya dirinya mendukung kebijakan kenaikan harga BBM secara nasional apabila segala sesuatunya telah diperhitungkan secara matang oleh pemerintah pusat.

“Agar kenaikannya, tidak memberatkan masyarakat dan juga pemerintah ataupun negara dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan," ungkap Hari dalam keterangan tertulis kepada awak media ini, Senin (29/8/2022).

Hal ini, juga perlu disadari bahwa kondisi resesi global yang saat ini tidak menentu menjadi salah satu penyebab ketidak pastian ekonomi, sosial global,dan politik. Sehingga, berdampak terhadap ekonomi termasuk gejala kenaikan harga BBM Global yang mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia.

Selain itu, untuk kasus lokal diwilayah Ampana, dirinya selaku masyarakat sebenarnya sudah lama membeli Pertalite eceran dengan harga tinggi diatas yang seharusnya yakni Rp.10.000 per liter.

“Sehingga bisa dikatakan kami telah merasakan kenaikan harga BBM, khususnya jenis Pertalite lebih dahulu sebelum pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM jelang dekat ini," tambahnya.

Kondisi saat ini di Ampana, masyarakat umumnya sulit menemukan ketersediaan Pertalite di SPBU resmi. 

Dimana keadaan disparitas harga Pertalite dan Pertamax, sejauh ini diduga kadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk membatasi jumlah peredaran Pertalite di SPBU melalui maraknya praktik penjualan jerigen BBM.

Dengan harapan masyarakat akan membeli bahan bakar di lokasi-lokasi kios dengan harga BBM yang lebih tinggi. Sehingga, alokasi subsidi BBM jenis solar dan pertalite sejauh ini dinilai belum tepat guna dan tepat sasaran, karena diduga hanya menguntungkan oknum penimbun ketimbang masyarakat.

Olehnya pihaknya berharap, adanya upaya peningkatan pengawasan dari pihak keamanan ataupun pihak terkait lainnya, agar alokasi BBM di setiap SPBU didaerah kabupaten Tojo Una-Una dapat terdistribusi dengan baik kepada masyarakat penguna kenderaan bermotor.

Lebih jauh dia menambahkan, adanya kenaikan BBM ini, juga pemerintah pusat harus segera menyiapkan alternatif program pengaman jaring sosial untuk masyarakat kecil dan kurang mampu dalam mengurangi beban ekonomi akibat kenaikan harga BBM tersebut.

Menurutnya, pengaman jaring sosial tersebut diantaranya bantuan langsung tunai atau program subsidi yang lebih tepat menyasar masyarakat kecil, seperti  petani, nelayan, pekerja dengan gaji UMR, pelaku usaha UMKM dan kelompok masyarakat kecil lainnya. Sehingga, di masa-masa yang sulit seperti ini katanya, pemerintah beserta masyarakat dapat keluar dari zona potensi resesi yang telah banyak dialami negara-negara lainnya.

Sementara Tari Lasupu, menanggapi hal tersebut selaku Ketua Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una menyatakan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi masih berada pada batas normal dibandikan dengan negara-negara lain.

“Namun, apa bila Pemerintah menaikan harga BBM maka harus terlebih dahulu mensosialisasikan tentang kebijakan ini ke seluruh masyarakat," katanya kepada media ini melalui polselnya di Palu, Senin, 29 Agustus 2022.

Lebih lanjut dikatakan, jika pemerintah tetap menaikan BBM bersubsidi maka harus membuat regulasi yang jelas dan tegas.

"Jangan sampai masyarakat kalangan atas yang memakai BBM yang dikhususkan untuk masyarakat kalangan bawah," tambahnya.*