KLIKINDONESIA [JAKARTA] - Kursi panas Penjabat Gubernur Gorontalo saat ini di godok di Dewan Perwakilan Raklyat Daerah (DPRD) provinsi Gorontalo. Tersebar 3 nama calon kuat yang sedang di godok untuk diusulkan ke Mendagri. 3 nama besar yang beredar luas diantaranya Ismail Pakaya, Firdau Dewilmar dan Hamka Hendra Noer.

Pro dan kontra terhadap kepemimpinan Penjabat Gubernur merupakan hal yang bisa terjadi dalam sebuah organisasi baik pemerintah maupun swasta. Catatan demokrasi yang tergambar di provinsi Gorontalo dari dukungan partai politik di parlemen Botu mengindikasikan adanya kekuatan partai ingin mempertahankan Pj Gubernur, namun ada pula yang menghendaki adanya sebuah pergantian dalam kepemimpinan kedepan untuk memuluskan target provinsi Gorontalo keluar dari 5 besar peringat daerah termiskin di Indonesia.

Tim media ini berusaha menelusuri apa yang menyebabkan sehingga Penjabar Gubernur tidak lagi diinginkan untuk diperpanjang dalam masa jabatannya sekarang ini?

Tim redaksi menyadari jika apa yang dilakukan oleh Penjagub sudah sangat maksimal dan jika dirinya terpilih kembali sebagai Penjagub maka penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan di daerah yang dijuluki serambi Medinah itu.

Dari berbagai keterangan yang dihimpun, diharapkan ini menjadi sebuah masukan yang besar untuk dijadikan rujukan menata pemerintahan yang lebih baik dan modern.

Ikhsan Arsyil Karim merupakan mahasiswa di perguruan tinggi di Gorontalo selaku kordinator Aliansi Mahasiswa Gorontalo Untuk Perubahan kepada media ini menegaskan jika untuk menarik Penjagub Hamka Noer kembali pada jabatannya semula di Kementrian Pemuda dan Olahraga di Jakarta.

Berbagai pandangan miring yang disampaikan Ikhsan Karim dimana diduga terjadi praktek kolusi dan nepotisme dalam penempatan pejabat dilingkungan pemprov Gorontalo.

Lain pula yang disampaikan Ketua LP3G provinsi Gorontalo, Deno Djarai, Senin (03/04/2023) melalui sambungan telepon pagi tadi. Deno mengingatkan jika KAHMI Gorontalo dalam rilisnya memberikan nilai merah terhadap kinerja Penjagub Gorontalo. Menurutnya, ini wajib diperhatikan karena penilaian tersebut berasal dari organisasi yang diduga membackup Penjagub hingga berada di puncak Botu.

“KAHMI saja menilai kinerjanya Penjagub buruk lho,” kata Deno.

Keduanya, baik Ikhsan maupun Deno menilai jika Penjagub sangat menerapkan birokrasi yang ketat untuk menemuinya. Padahal menurutnya, di era keterbukaan sekarang ini, penerapan birokrasi sudah harus dikikis dari pejabat publik.

Terkait dengan masa tinggal keberadaan Penjagub di Gorontalo menuai sorotan pula. Pembatasan perjalanan dinas kepada OPD begitu ketat diberlakukan, namun, didi lain Penjagub melakukan hal yang terbalik.

Hal ini dikritisi oleh Ketua Profesional Jaringan Mitra Negara (Projamin) provinsi Gorontalo, Gembong Naue.

“Banyaknya perjalanan dinas yang kurang efisien dilakukan oleh yang bersangkutan, mengakibatkan berkurangnya koordinasi dan konsolidasi antar OPD dalam hal melaksanakan pelayanan publik yang maksimal dan paripurna. Sehingga yang terjadi adalah kesemrautan dan kacau balaunya pengambilan kebijakan dalam jalannya program kegiatan yang berskala nasional maupun local,” ungkap Gembong Naue sambil mencotohkan perjalanan dinas ke Malaysia beberapa waktu lalu dengan menghabiskan anggaran yang cukup besar namun dengan hasilnya tidak terlihat.

Isue miring terkait adanya dugaan praktek kolusi dan nepotisme dalam proses mutasi pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi Gorontalo sehingga mengakibatkan carut marutnya penerapan sistem rekrutment sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Disinyalir telah terjadi dugaan lobby-lobby mirip ‘money politik’ dalam pengisian beberapa jabatan tertentu sehingga patut dilaporkan ke pihak berwajib,” tegas Gembong Naue yang diaminkan oleh Ikhsan dan Deno Djarai ditempat terpisah.

Dalam menjalankan pemerintahan di Gorontalo, sorotan terhadap minimnya kebijakan dan kepedulian Penjagub dalam hal penguatan upaya mitigasi terhadap berbagai bencana alam serta musibah yang terjadi dan dialami oleh rakyat Gorontalo akhir-akhir ini. Sehingga menurut Ikhsan timbul anekdot bahwa yang bersangkutan lebih memilih "nguping" dan "ngopi" saja saat terjadinya bencana dan musibah ketimbang terjun langsung mendampingi warga untuk ngumpul dan ngomong demi meringankan beban yang dialami rakyat Gorontalo.

Untuk itu ketiganya berharap agar Partai politik melalui DPRD Provinsi Gorontalo untuk mempertimbangkan banyak hal dari berbagai sudut pandang dalam menentukan parameter yang objektif dan terukur dalam mengusulkan figure-figure Penjagub kedepan.

“Memiliki nilai kepemimpinan yang mumpuni dan terbukti bertanggung jawab (moodelo), mampu mengayomi semua komponen rakyat Gorontalo dengan mengakomodir semua kebutuhan dan kepentingan yang bersifat konstruktif (moawota) melalui kebijakan yang pro rakyat serta mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengelola dan menyelenggarakan sistem pemerintahan dengan baik sesuai track record yang telah diakui,” harap ketiganya senada.

Mereka berharap kepada seluruh komponen rakyat Gorontalo untuk senantiasa memantau dan mengawal proses penentuan Penjagub kali ini sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi serta dialami oleh seluruh rakyat Gorontalo akibat lemahnya kepemimpinan dari Penjagub sebelumnya.*