JAKARTA [KLIKINDONESIA] - Melalui langkah tegas Pj. Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk mendukung proses percepatan pembayaran ganti rugi lahan tambang yang terdapat di Pohuwato.

Dalam rangka mendukung upaya ini, pemerintah provinsi telah meminta dokumen proposal terkait masalah ini dan akan segera membentuk tim yang melibatkan anggota satgas Pohuwato yang telah melakukan verifikasi dan validasi lahan tambang yang dimiliki oleh para penambang.

Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menekankan keseriusan dan perhatian Pj. Gubernur Gorontalo dalam hal ini. Hal ini diungkapkan dalam pertemuan singkat antara Bupati dengan pihak satgas pada Rabu (4/10/2023). Selain itu, dokumen proposal ini juga menjadi permintaan dari Komisi VII DPR RI.

"Iya, data yang sudah diverifikasi ini diminta oleh DPR RI dalam hal ini Komisi VII untuk mendorong perusahaan mempercepat proses pembayaran, baik itu yang sudah dilakukan pembayaran maupun yang belum dibayar," jelas Bupati.

Bupati Saipul Mbuinga juga telah mengirim surat resmi kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang mendapat tanggapan positif dari Pj. Gubernur. Mereka akan membentuk sebuah tim yang akan mencakup anggota satgas Pohuwato serta tokoh masyarakat yang turut berperan dalam satgas tersebut.

Bupati meminta kesabaran dari masyarakat, mengingat persoalan ini telah menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi dan DPR RI. Dia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah bekerja keras sampai terbentuknya satgas. Namun, karena ada beberapa masalah yang muncul, ini akan menjadi perhatian utama dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dan DPR RI.

"Oleh karena itu, saya ingin meminta kepada masyarakat untuk bersabar, sambil menunggu proses dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dan DPR RI. Insyaallah, ini akan segera terselesaikan, terutama setelah menjadi perhatian Pemprov Gorontalo dan Komisi VII DPR RI," harapnya.*