PEKANBARU, RIAU [KLIKINDONESIA.CO] - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang dunia pemerintahan. Kali ini, Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menjadi sorotan setelah terjaring OTT pada Senin, 2 Desember 2024. Penangkapan ini hanya berselang empat hari setelah Presiden Prabowo Subianto mempertegas komitmennya memberantas korupsi di seluruh lingkup pemerintahan.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, membenarkan kabar tersebut. "Iya benar, penangkapan terhadap Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, telah dilakukan. Kami menemukan bukti awal dugaan korupsi," ungkap Johanis pada Senin malam.

Risnandar, yang sebelumnya dikenal sebagai birokrat cemerlang, memiliki rekam jejak panjang di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dilantik sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru pada Mei 2024, ia diharapkan membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Namun, peristiwa ini menjadi ironi besar bagi sosok yang pernah menjadi simbol reformasi birokrasi.

Karier Gemilang yang Berujung Tragis

Lahir di Luwuk, Sulawesi Tengah, Risnandar memulai karier sebagai Lurah Soho pada tahun 2009. Kariernya melesat hingga menjabat Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada 2018. Penunjukannya sebagai Pj Wali Kota oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjukkan kepercayaan tinggi atas kompetensinya.

Namun, sorotan mulai muncul terkait laporan harta kekayaannya. Berdasarkan LHKPN 2023, total kekayaan Risnandar mencapai Rp1,9 miliar. Meski terlihat wajar, OTT KPK kini memunculkan pertanyaan besar mengenai integritas dan penggunaan wewenangnya selama menjabat.

Pesan Presiden dan Respon Warga  

Penangkapan ini menjadi bukti tegas bahwa janji Presiden untuk memberantas korupsi tidak pandang bulu. Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan, "Tidak ada tempat bagi mereka yang menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Korupsi adalah pengkhianatan terbesar terhadap bangsa."

Masyarakat Pekanbaru pun bereaksi beragam. Sebagian besar kecewa, mengingat harapan besar yang disematkan pada Risnandar. 

Harapan dan Langkah Ke Depan

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi para pejabat publik tentang beratnya amanah yang diemban. Risnandar, yang sempat dipandang sebagai teladan, kini menghadapi perjalanan hukum yang panjang. Sementara itu, masyarakat menanti proses hukum yang adil dan transparan, berharap kejadian serupa tidak lagi terulang.

Dengan OTT ini, KPK kembali mengirimkan pesan kuat: tak ada toleransi bagi korupsi, terlepas dari tinggi rendahnya jabatan seseorang.*