BLITAR, JATIM [KLIKINDONESIA] – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat Kecamatan Sukorejo, Selasa (22/1/2025). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Sukorejo ini dihadiri camat, lurah, perwakilan RT dan RW, Ketua LPMK, serta tokoh masyarakat.

Musrenbang RKPD ini menjadi forum penting untuk menyusun langkah strategis pembangunan daerah tahun anggaran 2026. Kepala Bappeda Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono, menegaskan peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui forum ini.

"Musrenbang RKPD ini adalah sarana untuk menyusun rencana kerja pembangunan daerah. Pelibatan masyarakat dalam forum ini sangat penting untuk memastikan aspirasi mereka terakomodasi dalam pembangunan di lingkungan masing-masing," jelas Tri Iman kepada media.

Ia menambahkan, partisipasi aktif masyarakat tak hanya mendukung pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi mekanisme pengawasan terhadap program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.

"Selain menjadi wadah diskusi, Musrenbang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi program-program pembangunan akan mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat," tambahnya.

Kegiatan ini juga membahas usulan rencana kegiatan prioritas dari kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Kota Blitar. Fokus pembangunan meliputi bidang manusia, pemerintahan, ekonomi, dan infrastruktur.

Menurut Tri Iman, forum ini mencerminkan sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. "Musrenbang di Kecamatan Sukorejo berperan penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat. Dukungan aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada kualitas hidup mereka," ujar Tri Iman.

Melalui Musrenbang, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat yang dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.*