KLIKINDONESIA [MANADO-SULUT] – Aksi massa menolak kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pecah di Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Ini merupakan agenda yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh Pengurus Cabang (PC) se Indonesia atas instruksi Pengurus Besar (PB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Jumat (02/09/2022).

Puluhan aktivis mahasiswa yang dilengkapi atribut aksi terkait penolakan kenaikkan BBM itu sebelumnya melalukan long march dari ruas jalan Kairagi dan berujung di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Tak hanya demo penolakan kenaikan harga BBM, para massa aksi juga berorasi sejumlah tuntutan kepada wakil rakyat sebagai penyambung lidah rakyat.

Aksi organisasi kemahasiswaan extra kampus yang berbendera warna kuning biru serta berlogokan perisai diitari sembilan bintang itu mengangkat tajuk aksi "Gerakan September Bergerak". Sementara itu, para aktivis PMII bergiliran menyampaikan tuntutan mereka lewat pengeras suara meghapone di depan gedung DPRD Sulut.

"Wacana kenaikkan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah justru akan sangat merugikan masyarakat dengan ekonomi kelas menengah ke bawah. Kehadiran PMII disini adalah atas keterpanggilan Hati Nurani, karena merasa bagian dari pada rakyat Indonesia yang akan paling merasakan dampak dari kenaikan BBM Bersubsidi," ujar orasi Ketua PMII Cabang Manado Arya Dwiputra S. Djafar disusul teriakan para demonstran 'Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat'.

Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Gerakan September Bergerak Riswan Riswan Muhammad mengatakan, beberapa tuntutan yang dibawa oleh teman teman masa aksi yakni pertama menolak kenaikkan BBM Bersubsidi, kedua tolak reklamasi pantai Minanga Malalayang, ketiga mendesak DPRD Provinsi Sulut untuk mengevaluasi Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penangan kekerasan seksual dilingkungan Perguruan Tinggi di Manado.

"Langkah pemerintah untuk menaikkan BBM Bersubsisdi tersebut terlalu gegabah. Karena ada banyak anggaran non prioritas yang harusnya dapat menahan laju inflasi, dan ada banyak masyarakat kelas atas yang memakai BBM Subsidi. Berarti yang harus evaluasi dan ditegakkan adalah aturannya, bukan malah menaikkan harga BBM,"teriak Riswan.

Aksi yang berjalan dengan damai itu diterima dengan baik oleh aparat kepolisian dan jajaran DPRD Provinsi Sulut.

"Kami DPRD Sulut akan tetap membawa aspirasi dari teman-teman mahasiswa untuk ditindaklanjut," tandas Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu seperti yang dilansir media jejaring PJS ManadoMARIBICARAnews.com.

Usai menggelar aksi unjuk rasa para demonstran meninggalkan kantor DPRD Sulut dikawal aparat kepolisian dan kembali ke titik awal aksi dengan damai.*