MYNEWS [JAKARTA] - Rekomendasi KPK terhadap tata kelola Crude Palm Oil (CPO) untuk diperbaiki melalui integrasi bisnis hulu-hilir kelapa sawit mendapat respon dari Hasanuddin, Koordinator SIAGA '98. Menurutnya, KPK telah mengusulkan perbaikan dapat dilakukan dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas dan izin ekspor dan impor diterbitkan sesuai kebutuhan dan stabilitas harga, serta ketersediaan barang di pasar domestik.

Untuk itu, dirinya mengharapkan agar Presiden Jokowi mempertimbangkan rekomendasi tersebut.

“Kami berharap, Presiden Jokowi mempertimbangkan rekomendasi ini, yang telah disampaikan KPK pada tanggal 17 Maret 2022 untuk memperbaiki izin dan tata niaga, sebagai bagian dari pencegahan, dan termasuk pada  perbaikan tata kelola komoditas strategis lainnya di dalam negeri,” ungkap Hasanuddin, Kamis (28/04/2022).

Pihaknya telah menduga, KPK sudah mendeteksi adanya permainan izin dan tata niaga CPO/Minyak Goreng sebagai penyebab kenaikan dan kelangkaan minyak goreng di pasar dalam negeri, yang mengakibatkan masyarakat dirugikan.

“KPK dalam rekomendasi pencegahannya menegaskan soal perbaikan perizinan dan tata niaganya,” kata Hasanuddin lagi.

Dugaan kami, kata Hasanuddin, kasus ini makin menguat setelah ada 2 peristiwa penting yakni Pertama, setelah Kejaksaan Agung melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi dalam Ekspor CPO dan telah menetapkan tiga petinggi korporasi dan pejabat kementerian perdagangan sebagai tersangka. Kedua, Setelah Presiden Jokowi mengumumkan pelarangan ekspor CPO pada tanggal 22 April, masih ada upaya dari menteri terkait mengabaikan perintah ini, sampai presiden harus mengumumkan untuk kedua kalinya pelarangan ini pada tanggal 27 April 2022.

“Kami mendukung konsistensi dan sikap tegas Presiden Jokowi oleh sebab substansi dari kebijakan dan pengaturan ekspor dan atau perdagangan komoditas ini adalah melindungi kepentingan pasar dalam negeri maupun luar negeri dari praktek merugikan masyarakat serta permainan pasar secara melawan hukum dan/atau praktek korupsi pada pasar komoditas yang bertentangan dengan prinsip perdagangan yang sehat dan berdaya saing,” jelasnya.

Untuk itu pihaknya berharap Presiden Jokowi segera mencopot menteri terkait, sebagai bagian dari pemulihan komoditas strategis minyak goreng dan pemulihan kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Ma'ruf Amin.