KLIKINDONESIA [PEKANBARU] - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang digadang-gadang Pemerintah Pusat melalui inisiator Presiden RI, Ir Joko Widodo kembali menuai Pil Pahit.

Pasalnya, dalam pelaksanaan program tersebut, justru diduga lebih di dominasi oleh para kelompok mafia mental penjilat yang benar-benar lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sehingga pola-pola monopolisasi kerap terjadi. Program yang seyogyanya dirasakan oleh semua kalangan petani, ternyata hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha besar yang berlindung dengan sebutan ‘petani kecil’.

Bagi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, melalui Ketua DPD KNPI Riau, Larshen Yunus mengatakan jika program PSR mesti ditinjau kembali. Presiden Joko Widodo wajib lakukan evaluasi, agar niat baik tersebut benar-benar terlaksana. Jangan sampai kekuatan oligarki yang justru berkuasa, penguasa kebun kelapa sawit yang mengaku petani kecil justru lebih kenyang daripada petani yang benar-benar kecil.

Induk organisasi kepemudaan terbesar dan tertua di republik ini mengendus adanya aroma busuk yang tak sedap atas program PSR itu.

“Mayoritas kelompok-kelompok mafia mental penjilat mendekati Presiden Joko Widodo sewaktu berkunjung ke Provinsi Riau. Mereka salaman, foto bersama lalu dijadikan manuver untuk mengambil keuntungan atas kepentingan pribadinya. Seakan menjadi korban, padahal nyatanya menjadi pelaku atas ketidakbecusan pelaksanaan program tersebut,” kata Larshen Yunus.

"Maaf saja! Kami melihat dan mencermati, betapa banyaknya orang-orang dan kelompok tertentu yang hebatnya kebangetan. Lebih-lebih dari profesi artis. Akting dan sandiwaranya sudah stadium 4, rela menjual harga diri dan melacurkan profesi, demi melakukan ‘aksi jilat menjilat, angkat telor dan merampok dengan gaya-gaya Elegan’. Hancur sudah Negeri ini. Para Perampok berdasi sudah mulai mendominasi," ujar Larshen Yunus, Ketua DPD KNPI Provinsi Riau, Jumat (06/01/2023).

Bagi alumni sekolah vokasi mediator dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu, Program PSR di Riau wajib di lakukan audit oleh aparat penegak hukum (APH), baik itu Kepolisian maupun Kejaksaan. Terhadap yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (PMH), kata Larsen, segera tangkap dan penjarakan, sekalipun dia yang mengaku dari kalangan asosiasi maupun yang berlindung atas nama Ulama.

"Sedari dulu kami sudah kasih masukan sama bapak Presiden. Surat resmi juga telah kami kirim. Bayangkan saja! Lebih Kurang 1,2 Juta Hektar Kebun Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Riau masih tak tau rimbanya. Satuan Tugas (Satgas) Tim Terpadu Razia Kebun-Kebun Ilegal bentukan Gubernur Riau dan dikomandoi Wakil Gubernur Riau juga tak tau kabarnya. Itu saja tak bisa diselesaikan, apalagi PSR! wallahuallam bissawab," tutur Larshen Yunus.

Ketua DPD KNPI tingkat Provinsi termuda se-Indonesia itu juga sampaikan, agar semua pihak wajib introspeksi diri. Jangan lagi bermain dengan cara-cara picik dan penuh sandiwara. Semuanya mau dijadikan uang. Negeri ini bukan kekurangan orang hebat, namun semakin hilangnya mental kejujuran.

"Ayo Pemuda Riau, Bersatulah! Mari sama-sama kita awasi pelaksanaan program PSR di Riau ini. Jangan sampai para mafia dan kelompok penjilat yang foto sama bapak Presiden justru berkembang biak. Kasihan sama bapak Jokowi. Beliau itu orang baik, tapi selama ini dikelilingi oleh manusia-manusia serakah yang berlindung dibalik sucinya kopiah dan busana putih. Stop sandiwara! Lawan kemunafikan. Dukung KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk lakukan audit atas pelaksanaan program PSR di Riau. Bersatu, Berjuang, Menang," teriak Larshen Yunus, yang juga menjabat sebagai Wasekjen DPP KNPI Pusat.

Sebelumnya juga telah diberitakan, bahwa Kepala Bidang (Kabid) Produksi di Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau, Vera Viginia dalam Diskusi Publik Problematika PSR di Riau yang ditaja oleh Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Riau, pada hari Selasa lalu (27/12/2022) mengungkapkan realisasi PSR di Riau tahun 2022 Nol Persen.

Dikatakan Vera Viginia, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) semakin sulit terjangkau oleh para petani sawit, lantaran sejumlah persyaratan baru yang berliku harus dipenuhi petani, baik melalui jalur Kemitraan dan Jalur Disbun sebagaimana diatur dalam Permentan nomor 03 tahun 2022.

Ini lebih disebabkan adanya pemberlakuan aturan PSR yang baru melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, Pengurusan PSR menjadi lebih rumit dan cenderung menghambat.

Hingga berita ini diterbitkan, Jum'at (6/1/2023) DPD KNPI Provinsi Riau segera lakukan upaya yang lebih serius lagi, yakni menggandeng APH untuk memastikan hadirnya keadilan atas pelaksanaan program PSR di wilayah Bumi Melayu Lancang Kuning.*