POHUWATO [KLIKINDONESIA] - Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga mengajak seluruh warga menyukseskan pendataan lengkap koperasi dan UMKM yang dilaksanakan dari 15 September sampai 14 Oktober 2023. Ajakan itu disampaikan bupati ketika menerima Kepala BPS Pohuwato, Puguh Raharjo di ruang kerja bupati, Rabu, (20/9/2023).

Saat ini secara nasional telah dilakukan pendataan lengkap koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UKMK) yang merupakan lanjutan dari tahun 2022 kemarin. Kabupaten Pohuwato bersama dua kabupaten lainnya di Provinsi Gorontalo masuk pada 215 kabupaten/kota yang didata tahun 2023 ini. 

Bupati Saipul mengajak kepada warga Pohuwato untuk menerima kedatangan petugas serta dapat memberikan jawaban jujur dan lengkap untuk mewujudkan basis data tunggal serta kemajuan koperasi dan UMKM khususnya di Kabupaten Pohuwato.

 “Data yang diberikan ini dijamin kerahasiaannya oleh Undang-undang. Olehnya sekali lagi diharapkan agar masyarakat bisa memberikan jawaban yang sebenarnya, sehingga pendataan ini bisa sukses terlaksana,”harap Saipul.

Sementara itu, Kepala BPS Pohuwato, Puguh Raharjo menyampaikan bahwa pertemuan dengan bupati untuk memberi tahu akan adanya kegiatan pendataan lengkap koperasi UMKM yang dilaksanakan dari 15 September hingga 14 Oktober.

 “Kami akan datang ke rumah-rumah, mendata semua kegiatan usaha baik skala kecil, mikro sampai menengah. Juga mendata area-area pertokoan, usaha-usaha di pasar atau di semua usaha, kecuali usaha pertanian,”terangnya.

Ia berharap, Insyaallah dengan dukungan bupati, masyarakat menyampaikan data dengan jujur dan sebenar-benarnya, karena ini untuk pembangunan basis satu basis data koperasi dan UMKM serta untuk kemajuan perekonomian dan UMKM khususnya di Kabupaten Pohuwato.

“Setelah didata, diolah kemudian nantinya diakhir tahun insyalalh akan dirilis angka itu. Kita bisa melihat betul struktur UMKM dan koperasi di Pohuwato itu seperti apa dilihat dari sektor usahanya, dilihat tenaga kerjanya, dilihat dari omzet pendapatannya, dilihat dari permodalan, bantuan dan sebagainya cukup lengkap datanya di sana. Kita berharap dengan data yang jujur dari masyarakat, dan pemerintah ketika mendapatkan angka itu juga kebijakannya pasti akan tepat,”pungkasnya.

Puguh menambahkan, pendataan secara nasional ini merupakan kerja sama BPS dan Kementerian Koperasi dan UMKM RI. Dari 215 kabupaten/kota, Kabupaten Pohuwato masuk di dalamnya bersama Kabupaten Gorut dan Kabupaten Bone Bolango, sementara tiga daerah lainnya sudah terdata pada tahun 2022 lalu.