Oleh: Mahmud Marhaba
[CEO Klikindonesia.co]

BELAKANGAN ini, kondisi politik di Pohuwato menjadi perbincangan hangat. Dalam beberapa rilis berita, Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga, dikabarkan mendapatkan rekomendasi dari Partai Nasdem untuk maju dalam pemilihan kepala daerah mendatang, berpasangan dengan Iwan Adam yang merupakan anggota legislatif di DPRD Pohuwato.

Saipul sendiri adalah Ketua DPC Partai Gerindra Pohuwato yang secara otomatis direkomendasikan oleh partainya, sementara wakilnya saat ini, Suharsi Igirisa, berasal dari Partai Golkar yang merupakan pemenang pemilihan legislatif di Pohuwato. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, Apakah koalisi Saipul-Suharsi, yang dikenal dengan slogan SMS (Saipul Mbuinga Suharsi), akan berakhir di tengah jalan?

Kekuatan Politik yang Terbagi

Jika Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa benar-benar berpisah dalam pertarungan politik mendatang, ini akan mengubah peta politik di Pohuwato secara signifikan. Keduanya memiliki basis dukungan yang kuat di wilayah yang berbeda. Saipul Mbuinga dikenal memiliki pengaruh kuat di bagian timur Pohuwato, sementara Suharsi Igirisa memiliki basis dukungan yang solid di bagian barat.

Wilayah Marisa dan sekitarnya akan menjadi medan pertempuran sengit antara kedua belah pihak, karena daerah ini dianggap sebagai pusat yang dapat menentukan hasil akhir dari pertarungan politik tersebut.

Kekuatan Saipul Mbuinga di timur Pohuwato tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai Ketua DPC Partai Gerindra, Saipul memiliki akses ke sumber daya partai dan jaringan politik yang luas. Dukungan dari Partai Nasdem semakin memperkuat posisinya, terutama dengan calon wakil yang memiliki latar belakang legislatif seperti Iwan Adam. Kombinasi ini berpotensi menarik dukungan yang signifikan, terutama dari konstituen yang mendukung perubahan dan reformasi.

Di sisi lain, Suharsi Igirisa bukanlah sosok yang bisa dianggap remeh. Sebagai bagian dari Partai Golkar, Suharsi memiliki kekuatan yang sudah teruji di bagian barat Pohuwato. Basis dukungannya yang loyal memberikan keunggulan dalam menghadapi tekanan politik. Golkar memiliki reputasi sebagai partai yang solid, dengan jaringan yang kuat hingga ke tingkat akar rumput. Dengan demikian, Suharsi memiliki modal politik yang cukup untuk menghadapi tantangan ini, termasuk kemungkinan berjuang sendiri tanpa Saipul.

Pertarungan di Marisa: Medan Perebutan

Wilayah tengah Pohuwato, khususnya Marisa, akan menjadi medan perebutan paling sengit antara Saipul dan Suharsi. Kedua belah pihak akan berusaha keras memenangkan hati masyarakat di wilayah ini, yang seringkali menjadi penentu dalam peta politik Pohuwato.

Dalam skenario koalisi SMS benar-benar pecah, strategi kampanye di wilayah ini akan sangat menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang.

Dengan Saipul Mbuinga yang membawa dukungan dari Gerindra dan Nasdem, serta Iwan Adam di sampingnya, dan Suharsi yang didukung oleh Golkar, Marisa dan sekitarnya akan menyaksikan kampanye politik yang intensif. Masyarakat di wilayah ini dihadapkan pada pilihan yang menantang, mengingat kedua belah pihak membawa visi dan misi yang berbeda dalam memimpin Pohuwato ke depan.

Implikasi Pemerintahan dan Peran Politik Nasional

Jika benar-benar terjadi perpecahan dan keduanya memutuskan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah secara terpisah, maka pemerintahan Pohuwato akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, yang akan menunjuk Penjabat Bupati sementara. Penunjukan ini bukanlah hal yang sederhana. Politik akan berperan besar dalam menentukan siapa yang akan mengisi posisi tersebut.

Dalam konteks politik nasional, pasca terpilihnya Prabowo sebagai presiden, penunjukan Penjabat Bupati di Pohuwato bisa saja mempertimbangkan faktor keuntungan politik di tingkat nasional. Pemerintah Provinsi perlu memilih seseorang yang dianggap netral, atau setidaknya mampu menjaga stabilitas politik di Pohuwato selama masa transisi. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa politik nasional juga berusaha untuk menempatkan sosok yang menguntungkan kepentingan tertentu.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Dilema Kepala Desa

Dalam situasi ini, Sekda dan perangkat ASN di Pohuwato akan dituntut untuk menjaga netralitas dalam Pilkada mendatang. Ini merupakan tantangan besar, terutama bagi kepala desa yang berada di bawah tekanan politik dari berbagai pihak. Mampukah mereka menjaga netralitas dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik yang ada?

Netralitas ASN menjadi sangat krusial, mengingat dampak politik yang bisa mempengaruhi pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Kepala desa diharapkan dapat berdiri di tengah dan memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan dari kepentingan politik.

Apakah koalisi Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa akan bertahan atau berpisah, hanya waktu yang dapat menjawab. Yang jelas, dinamika politik di wilayah ini akan memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas dan arah pembangunan Pohuwato ke depan. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, peran masyarakat dan pemimpin lokal dalam menjaga kebersamaan dan fokus pada kemajuan daerah menjadi sangat penting.*