PANGKALPINANG-BABEL [KLIKINDONESIA] - Puluhan massa yang mengatasnamakan ALMASTER (Aliansi Masyarakat Teraniaya) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin (24/07/2023).

Massa menuntut penambahan rombel SMA Negeri di Koba, Kabupaten Bangka Tengah, karena tidak ada sekolah swasta di daerah tersebut.

Massa berdemo karena tidak puas dengan kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023. Mereka menilai kebijakan tersebut merugikan anak-anak dari daerah pinggiran yang jarak tempat tinggalnya jauh dari sekolah negeri.

Koordinator aksi unjuk rasa, Ir. Irianto Taher, mengatakan bahwa aksi ini dilakukan untuk memperjuangkan hak anak-anak di Bangka Belitung untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

"Aksi ini untuk kemajuan pendidikan Provinsi Bangka Belitung karena banyak anak-anak kita sampe sekarang belum sekolah," kata Irianto.

"Maka dari itu kepada Dinas Pendidikan terutama PJ Gubernur Provinsi Babel harus bagaimana agar anak-anak kita ini bisa sekolah karena pendidikan ilmu pengetahuan adalah modal dasar utama pembangunan dasar negara maka dari itu tuntutan kami mohon ditindak lanjuti," tegasnya.

Massa kemudian beranjak ke kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan tuntutan mereka. Di hadapan para pejabat Dinas Pendidikan dan Setda Provinsi Babel, perwakilan ALMASTER, Apri, meminta penambahan satu rombel SMA Negeri di Koba.

"Kami mohon Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung untuk memperhatikan kondisi real di Bangka Tengah bapak, bahwa kita ketahui bersama, kota koba hanya memiliki satu SMA Negeri, SMA swasta tidak punya," kata Apri.

"Sedangkan SMA Negeri hanya ada satu, di kota Koba Bangka Tengah jadi kami kesini untuk membuka hati nurani bapak semua untuk mengizinkan SMA Negeri koba untuk menambah, satu Rombel baru itu solusi yang kami hadirkan saat ini," tutup Apri.

Mendengar hal tersebut, Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Babel, M. Soleh, membenarkan perihal SMA Swasta yang tidak ada di daerah kota koba Bangka Tengah.

"Iya, di Koba memang tidak ada sekolah menengah swasta," tukas M. Soleh.

Dalam pertemuan disalah satu ruangan di kantor gubernur, beberapa pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung mendiskusikan solusi atas keluh kesah yang disampaikan ALMASTER. Pejabat Dinas Pendidikan mengatakan bahwa mereka akan memanggil kepala sekolah SMA Negeri di Koba untuk membahas hal tersebut.

"Jadi Kondisi saat ini yang tadi nya 8 Rombel menjadi 9 Rombel, besok kami akan memanggil kepala sekolah yang sampai saat, ini katanya yang masih buka Rombel dalam kelas yang terakhir," kata Asisten III Setda Pemprov Babel, Yunan Helmi.

"Kalo Kepala sekolah dengan gurunya Tidak mampu kasihan kan, tidak bisa kita paksakan, kalau mereka mampu kami akan ke kementrian boleh tidak kami melanggar peraturan ini, Pemprov menjamin ada solusinya," uncap Yunan Helmi.(*)