BLITAR [KLIKINDONESIA] – Forum Masyarakat Peduli Blitar (MPB) resmi dideklarasikan dalam sebuah acara di Hotel Santika, Selasa (7/1/2025). Acara ini menjadi tonggak penting dalam menegaskan kepedulian masyarakat Blitar untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik.

Ketua Forum MPB, Haryono, SH, MH, menyatakan bahwa deklarasi ini merupakan langkah awal untuk menjadikan MPB sebagai wadah bagi tokoh dan masyarakat Blitar yang ingin berkontribusi dalam menjaga dan membangun bangsa.

“Deklarasi ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Kita memulainya dari Blitar Raya sebagai wujud kepedulian dalam menjaga Indonesia dari berbagai bentuk penyimpangan,” ujar Haryono.

Haryono menjelaskan, MPB akan fokus pada tiga bidang utama dalam upaya pengawasan demi terciptanya tata kelola yang lebih baik.

“Pertama, pengawasan di bidang pemerintahan, terutama terkait pelayanan publik dan pelanggaran administrasi birokrasi. Kedua, pengawasan dalam penegakan hukum, dan ketiga, pengawasan sosial kemasyarakatan,” jelasnya.

Ketiga bidang ini, lanjut Haryono, akan menjadi perhatian utama MPB dalam mengawasi legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

“Kami akan memberikan kritikan dan masukan yang konstruktif untuk memastikan pengawasan ini dapat memberikan dampak positif,” imbuhnya.

Selain pengawasan, MPB juga berkomitmen untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan.

“MPB akan menggelar penyuluhan hukum, pelatihan untuk UMKM, dan program pemberdayaan masyarakat di bidang sosial,” tambah Haryono.

Dalam upayanya membantu masyarakat, MPB juga akan menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, korban bencana alam, dan menciptakan peluang pekerjaan.

“Kami akan bekerja sama dengan pihak swasta untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk membuka akses lapangan kerja,” ungkapnya.

Haryono menegaskan bahwa MPB akan memastikan semua langkah yang dilakukan tetap sesuai dengan hukum dan terorganisir secara profesional.

“Kami akan merapatkan barisan terkait administrasi, formasi, dan pengaduan masyarakat. Semua dilakukan dalam satu pintu agar tetap sesuai dengan koridor hukum,” pungkasnya.

Deklarasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang nyata dalam mewujudkan Blitar dan Indonesia yang lebih baik di masa depan.*